Berita Reformasi Birokrasi BPOM
Jakarta – Rabu (09/05) Kepala BPOM Penny K. Lukito dan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Ardan Adiperdana memperbarui Nota Kesepahaman antara BPOM dan BPKP yang sebelumnya telah ditandatangani pada tahun 2016 lalu.

Bandung – Balai Besar POM di Bandung sukses menyelenggarakan acara penandatanganan komitmen bersama mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Bimtek Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Lingkungan BBPOM Bandung, Jumat (4/5/2018).

Sebagai salah satu pemenuhan persyaratan ISO 17025: 2017, Laboratorium melakukan audit internal pada selang waktu terencana untuk memberikan informasi apakah sistem manajemen sesuai dengan persyaratan laboratorium dan memastikan bahwa sistem manajemen secara efektif diimplementasikan dan dipelihara. Untuk itu pada tanggal 26, 27 dan 30 April 2018 telah dilaksanakan audit internal 17025 : 2017 meliputi lingkup audit aspek teknis dan aspek manajemen.

Produk obat dan makanan yang aman merupakan hal yang sangat krusial bagi masyarakat. Banyaknya produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat, merupakan tantangan bagi BPOM RI dan seluruh masyarakat untuk senantiasa dapat melindungi diri dari produk yang beresiko terhadap kesehatan. Sesuai dengan salah satu misi Badan POM yaitu meningkatkan sistem pengawasan obat dan makanan berbasis resiko untuk melindungi masyarakat, maka kapasitas dan kompetensi SDM BPOM terutama yang berada di Bidang Pengujian melalui Bimbingan Teknis.

Jakarta - Kamis (26/4) BPOM menyelenggarakan rapat Finalisasi Hasil Tinjau Ulang Bisnis Proses BPOM. Rapat dibuka dan dipimpin secara langsung oleh Sekretaris Utama, Elin Herlina, dan diikuti oleh Tim Quality Management Representatives BPOM serta Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III dari unit-unit kerja di lingkungan BPOM.
Pada akhir tahun 2017, International Organization for Standardization telah menerbitkan versi terbaru ISO/IEC 17025 yang merupakan update dan upgrade dari ISO/IEC 17025:2005. ISO 17025 sendiri merupakan standar internasional terkait persyaratan kompetensi laboratorium pengujian dan kalibrasi. Sebagaimana instansi yang menerapkan ISO/IEC 17025, Balai Besar POM di Pontianak harus melakukan penyesuaian terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada standar tersebut.

BBPOM di Palembang dalam hal ini diwakili oleh Kepala BBPOM di Palembang Dra. Dewi Prawitasari, Apt.,M.Kes., menerima penghargaan dari Kementrian Keuangan dimana BBPOM di Palembang mendapatkan Peringkat Ketiga Terbaik Kinerja Pelaksanaan Anggaran Kategori Satker dengan Pagu >10M dari 5 kategori yaitu: Kementerian/Lembaga, Badan Layanan Umum, Satker dengan PAGU >10 M, Satker dengan PAGU <10M dan Organisasi Perangkat Daerah.
Jakarta – Kamis (12/4) BPOM bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Ombudsman menyelenggarakan acara Pra Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) BPOM Tahun 2018. Acara ini dibuka oleh Inspektur Utama Reri Indriani yang menyampaikan BPOM telah menandatangani MoU dengan Ombudsman untuk mengawal penyiapan penilaian mandiri reformasi birokrasi.

ISO/IEC 17025 versi tahun 2017 telah diterbitkan dan mulai diimplementasikan oleh laboratorium-laboratorium yang tersertifikasi ISO / IEC 17025 termasuk laboratorium Balai POM di Pangkalpinang saat ini sedang berusaha menyesuaikan dengan ISO terbaru.
Dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Balai Besar POM di Palembang dikunjungi oleh Inspektur Utama, Dra. Reri Indriani, Apt., M.Si beserta rombongan pada Rabu, 13 Maret 2018 yang diikuti oleh seluruh karyawan/ti Balai Besar POM di Palembang.