8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

09/15/2019 - 22:15

Sabtu, 14 September 2019 Kantor BPOM di Kab. Tanah Bumbu melaksanakan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Obat kepada Petugas Pengelola Obat di Wilayah Puskesmas Perawatan Pagatan kegiatan ini bertempat di Ruang Pertemuan Puskesmas Perawatan Pagatan, Kab. Tanah Bumbu.

09/13/2019 - 17:04

Yogyakarta. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan mendampingi para pelaku usaha untuk dapat menghasilkan produk obat tradisional dan suplemen kesehatan yang aman, bermutu, bermanfaat, dan berdaya saing, maka Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI dan BBPOM di Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan pelayanan prima registrasi obat tradisional dan suplemen kesehatan yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari tanggal 11 - 13 September 2019.

 

09/13/2019 - 13:09

Jakarta - Pelantikan pejabat struktural kembali dilaksanakan di lingkungan Badan POM, Jumat (13/09). Elin Herlina yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Utama dilantik dan diambil sumpah jabatannya oleh Kepala Badan POM sebagai Inspektur Utama. Pengisian jabatan kosong ini merupakan upaya Badan POM mencapai 2 dari 5 sasaran utama Pemerintahan dalam 5 tahun kedepan yaitu Reformasi Birokrasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merupakan tugas Inspektorat Utama.

09/13/2019 - 09:26

Kamis, 12 September 2019 bertempat di Kantor Loka POM di Kab. Belitung diadakan Monitoring dan Evaluasi Penilaian Klasifikasi UPT oleh Kabag Organisasi dan Tata Laksana Badan POM Dra. Yunida Nugrahanti Soedarto, Apt.,MP. Acara ini dipimpin oleh Kepala Balai POM di Pangkalpinang, Hermanto, S.Si., Apt., MPPM dan Plt. Ka Loka POM di Kab. Belitung, Andhika Achmad Sugiarto , S.Farm., Apt serta diikuti seluruh pegawai Loka POM di Kab. Belitung.

09/12/2019 - 16:24

Jakarta – Opini Wajar Tanpa Pengecualian atau biasa disingkat WTP adalah opini audit yang diterbitkan jika laporan keuangan dinilai secara material telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Jika laporan keuangan diberikan opini WTP ini, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan kalau pun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh banyak terhadap pengambilan keputusan

Pages