Sosialisasi dan Bimtek Penyusunan RKA-K/L BPOM Alokasi Anggaran Tahun 2019

Jakarta - Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian-Lembaga (RKA-KL) wajib dibuat oleh seluruh Kementerian/ Lembaga (K/L) Negara. RKA-KL adalah dokumen rencana keuangan tahunan K/L yang pembuatannya didasarkan pada Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 94 Tahun 2017. RKA-KL ini akan menjadi rencana kerja dan kegiatan lembaga selama satu tahun ke depan yang di dalamnya juga memuat alokasi dana yang dibutuhkan secara rinci.

BPOM sebagai lembaga negara non-kementerian melakukan pembuatan RKA-KL secara terintegrasi dalam sebuah kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan RKA-KL di Jakarta pada tanggal 23-27 Oktober 2018. Seluruh perwakilan unit kerja di BPOM mulai dari Unit Eselon II Pusat, Balai Besar/Balai POM seluruh Indonesia, serta Loka POM di seluruh Indonesia  hadir pada kegiatan ini.

Kegiatan ini bertujuan untuk menyusun RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran masing-masing unit kerja dan melakukan finalisasi penyusunan data dukung. Selain itu pada kegiatan ini juga dilakukan review RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran TA 2019 oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam hal ini Inspektorat Utama BPOM. BPOM melakukan pembuatan dan penelaahan RKA-KL dengan mengedepankan akuntabilitas serta melakukan perencanaan dan penganggaran dari program dan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2019 secara efektif dan efisien.

Terdapat enam cluster yang menjadi Prioritas Perencanaan dan Penganggaran BPOM pada Tahun 2019 yaitu Aksi Nasional Intensifikasi Pengawasan Obat dan Makanan; Rebranding Pelayanan Publik; Pendampingan dan Fasilitasi Pengembangan Industri; Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat; Penguatan Infrastruktur dan SDM Pendukung Pengawasan Obat dan Makanan; serta Dukungan Regulasi dan Kelembagaan.

Kepala BPOM Penny K. Lukito menekankan bahwa enam cluster prioritas dan program peningkatan akuntabilitas ini harus disiapkan dengan baik dan ditetapkan target kinerja yang terukur sehingga nyata manfaatnya untuk masyarakat serta penguatan organisasi.

Selain itu Penny K. Lukito juga berpesan kepada seluruh peserta untuk memperhatikan sinergitas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Diperlukan perhatian pada program dan kegiatan yang dapat dilakukan sinkronisasi dan integrasi baik itu antar K/L atau pun K/L dengan Pemerintah Daerah. "Semua unit kerja harus melakukan perencanaan dan penganggaran yang efisien dan efektif," jelas Kepala BPOM dalam arahannya.

Yang tidak kalah penting juga, Kepala BPOM menekankan tentang kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat harus dilakukan secara berkelanjutan dan menjadi salah satu titik poin utama. “Buat kegiatan yang memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat, kegiatan yang didalamnya ada interaksi dengan masyarakat.” tambahnya. Hal ini tidak lain merupakan wujud dari komitmen BPOM untuk hadir dan ada secara nyata, langsung di tengah-tengah masyarakat agar dapat memberikan manfaat seluas-luasnya dengan dekat tanpa sekat. (HM-Hendriq)

Biro Hubungan Masyarakat dan Dukungan Strategis Pimpinan