Tata Laksana

Share
Penerapan Sistem Manajemen Mutu atau Quality Management System termasuk perwujudan pelaksanaan Reformasi Birokrasi melalui program Penguatan dan Penataan Tata Laksana dalam mendukung sistem pengawasan obat dan makanan. Penerapan QMS memberikan manfaat positif bagi BPOM dalam hal meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan internasional melalui pemenuhan persyaratan ISO 9001 terhadap entitas BPOM sebagai organisasi penyelenggara pelayanan publik dan meningkatkan penerapan sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, cepat, terukur, sederhana, transparan, parsipatif, dan berbasis e-Government sesuai roadmap Reformasi Birokrasi BPOM terutama program Penguatan dan Penataan Tata Laksana sehingga berdaya ungkit bagi peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi BPOM.

Dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu, BPOM telah mengalami 3 (tiga) periode siklus penerapan yaitu:
  1. Periode siklus pertama dimulai pada tahun 2011 dengan melakukan persiapan dokumen untuk proses sertifikasi ISO 9001:2008 yang terdiri atas peta proses bisnis dan subproses bisnis. Sertifikasi ISO 9001:2008 dilakukan pada tahun 2012 terhadap Manajemen Puncak BPOM, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat, dan 30 (tiga puluh) Balai Besar/Balai POM. Pada periode siklus pertama juga dilakukan Surveilan sebanyak 2 (dua) tahap yaitu pada tahun 2013 dan 2014 dengan penambahan sertifikat untuk Balai POM di Manokwari.
  2. Periode siklus kedua dilaksanakan pada tahun 2015 berupa sertifikasi ISO 9001:2008 terhadap Manajemen Puncak BPOM, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat, dan 31 (tiga puluh satu) Balai Besar/Balai POM. Dalam periode siklus kedua dilakukan 2 (dua) kali surveilan yaitu pada tahun 2016 untuk ISO 9001:2008 dan tahun 2017 untuk Surveilan konversi ISO 9001:2015 dengan penambahan sertifikat Balai POM di Sofifi.
  3. Periode siklus ketiga dilaksanakan resertifikasi ISO 9001:2015 terhadap Manajemen Puncak, 23 (dua puluh tiga) Unit Kerja Pusat, dan 32 (tiga puluh dua) Balai Besar/Balai POM serta sertifikasi untuk 5 (lima) Unit Kerja Pusat sesuai dengan perubahan Organisasi Tata Kerja (OTK) BPOM.
Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah, maka BPOM sesuai dengan perubahan OTK BPOM melakukan tinjau ulang terhadap proses bisnis menggunakan prinsip SERA (Simplification, Elimination, Re-engineering, and Automation) dengan pendekatan metode SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, and Control/Customer). Hasil tinjau ulang peta proses bisnis, peta subproses bisnis, peta relasi, dan rekapitulasi SOP Mikro adalah:

Peta Proses Bisnis

Peta Subproses Bisnis

Peta Lintas Fungsi

SOP Makro

16

(enam belas)

36

(tiga puluh enam)

56

(lima puluh enam)

77

tujuh puluh tujuh)


Hasil kaji ulang Bisnis Proses dan SOP Makro BPOM tercantum dalam Manual Organisasi yang merupakan Lampiran Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.223.06.18.3195 Tahun 2018 tentang Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) ISO 9001:2015 BPOM. Pengendalian Risiko dan Peluang berdasarkan ISO 9001:2015 diintegrasikan dengan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan (SPIP) mengacu Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.04.01.1.23.08.17.3896 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Manajemen Risiko di Lingkungan BPOM.

Proses perbaikan tata laksana, tidak hanya terjadi dengan ISO 9001:2015 tetapi juga di bidang pengujian terjadi perubahan dari ISO 17025:2008 menjadi ISO 17025:2017. Saat ini 31 (tiga puluh satu) laboratorium BPOM telah mendapatkan akreditasi ISO 17025:2008 dan dalam persiapan perubahan ke ISO 17025:2017. Selain itu, BPOM secara rutin dievaluasi melalui assessment WHO Benchmarking of The National Regulatory System.

Proses dalam Penguatan dan Penataan Tata Laksana, ditingkatkan dengan dukungan sistem manajemen mutu dan e-Goverment. Seluruh informasi terkini mengenai perbaikan dan peningkatan proses penerapan Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) BPOM berdasarkan persyaratan ISO 9001:2015 terdapat pada subdomain qms.pom.go.id sebagai usaha peningkatan keterbukaan informasi publik.

Artikel Tata Laksana

30/10/2018 - 11:37
04/09/2015 - 10:10