Kelembagaan

Share

Pengawasan Obat dan Makanan berfungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan mendukung daya saing nasional, diperlukan penataan dan penguatan terhadap kelembagaan BPOM sesuai perkembangan lingkungan strategis internal dan eksternal organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut, dikeluarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, yang menginstruksikan kepada K/L/D untuk mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan peningkatan efektivitas dan penguatan pengawasan Obat dan Makanan yang meliputi: 1) sediaan farmasi, yang terdiri dari obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetik; 2 ekstrak bahan alam; 3) suplemen kesehatan; 4) pangan olahan; dan 5) bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan; sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mempertimbangkan tantangan pengawasan Obat dan Makanan yang multisektor dan multilevel pemerintahan serta agar dapat melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 secara optimal, diperlukan penguatan kelembagaan. Penguatan terhadap kelembagaan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendapatkan dukungan dari pemangku kepentingan di antaranya hasil Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI dan Kunjungan Kerja Kepala BPOM ke berbagai K/L/D, disimpulkan bahwa diperlukan penguatan organisasi BPOM sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lingkungan strategis.

Upaya menindaklanjuti ekspektasi pemangku kepentingan dan upaya penguatan kelembagaan melalui penataan dan penguatan struktur dan proses organisasi BPOM diimplementasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Substansi yang diatur dalam Perpres Nomor 80 Tahun 2017 pada prinsipnya meliputi penajaman tugas, fungsi, dan kewenangan BPOM dalam rangka penguatan kelembagaan BPOM. Selain itu, juga penguatan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melalui pengembangan Inspektorat menjadi Inspektorat Utama serta penguatan fungsi cegah tangkal, investigasi, dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan melalui pembentukan Deputi Bidang Penindakan. Ketentuan lebih lanjut dari Perpres Nomor 80 Tahun 2017 diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPOM.

Untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan di daerah, dibutuhkan penataan dan penguatan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai POM di seluruh provinsi. Penguatan kelembagaan Balai Besar/Balai POM termasuk dalam Kerangka Kelembagaan Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat sesuai Buku II Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Penataan dan penguatan UPT BPOM ditetapkan melalui Peraturan BPOM Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di Lingkungan BPOM, termasuk di antaranya penguatan kelembagaan pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten/Kota melalui pembentukan 40 (empat puluh) Loka POM di Kabupaten/Kota yang merupakan Proyek Prioritas Nasional Bidang Kesehatan Tahun 2018.

BPOM masih perlu terus melakukan penataan dan penguatan kelembagaan baik terhadap dimensi struktur organisasi dan proses organisasi untuk mewujudkan organisasi BPOM yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat ukuran serta meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja organisasi yang berdampak bagi pencapaian visi BPOM, yaitu Obat dan Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa.

Artikel Kelembagaan