8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

09/25/2021 - 20:12

JAKARTA - Informasi hoaks yang beredar kian massif dan meresahkan masyarakat. Apa lagi di tengah pandemi, beragam hoaks seputar COVID-19  tak hanya beredar melalui platform media sosial, bahkan telah merambah ke media komunikasi keluarga seperti whatsapp. Kondisi ini tentu memerlukan penanganan segera karena membawa dampak terhadap masyarakat terutama terkait kesehatan.

09/24/2021 - 10:11

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, Balai Besar POM di Yogyakarta telah melakukan berbagai inovasi antara lain 1) Aplikasi New Kulinerku Oke, 2) Aplikasi e-PSB untuk proses pendaftaran ijin edar pangan, 3) Aplikasi Hitung Nilai Gizi untuk mempermudah UMKM dalam pencantuman label Informasi Nilai Gizi, 4) Inovasi One Day Service untuk pengujian sampel dari kepolisian, serta pengurangan beberapa time line pengujian sampel dari pihak eksternal, 5) Inovasi Paris (papan aspirasi dan inspirasi) untuk menjaring masukan dari masyarakat dan

09/24/2021 - 09:58

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu langkah awal mendukung program pemerintah untuk mewujudkan good governance dan clean government yang telah dilakukan dengan langkah-langkah strategis melalui pembangunan Zona Integritas.  Setelah mendapatkan predikat WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) pada tahun 2019, Balai Besar POM di Yogyakarta terus berusaha meningkatkan performance-nya dengan target tahun 2021 mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

09/23/2021 - 13:07

Dalam rangka meningkatkan dan sebagai bentuk komitmen untuk selalu memberikan pelayanan publik terbaik, Loka Pengawas Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Banyumas melaksanakan agenda Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banyumas, Rabu, 22 September 2020. Turut hadir sebagai pejabat pihak kedua, Dra. Sandra M. P. Linthin, Apt., M.Kes., selaku Kepala Balai Besar POM di Semarang.

09/23/2021 - 09:56

#SahabatBPOM, Mal Pelayanan Publik (MPP) dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. Dengan adanya MPP maka masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik.

Pages