8 Area Perubahan



Berita Reformasi Birokrasi BPOM

07/12/2019 - 10:03

Labuan Bajo - Badan POM menyelenggarakan lokakarya Penguatan Implementasi Manajemen Risiko dalam Rangka Peningkatan Efektivitas Pengendalian Intern Pengelolaan BMN dan Barang Sitaan/Barang Bukti. Acara ini diselenggarakan untuk memastikan bahwa semua kantor Badan POM mendapatkan pelatihan yang komprehensif mengenai pengelolaan BMN dan barang bukti. Acara ini dilaksanakan juga untuk berbagi pengalaman dan refleksi guna mengevaluasi masing-masing kantor Badan POM dalam menjalankan pengelolaan tersebut.

07/11/2019 - 17:07

Manggarai Barat - Dua tahun lalu, sebuah janji ditunaikan. Hari ini, janji itu terpenuhi. Harapan masyarakat Manggarai Barat terwujud. Obat dan Makanan di wilayah ini kini telah diawasi langsung oleh Kantor Badan POM di Manggarai Barat.

07/11/2019 - 16:49

Dalam rangka pelaksanaan GKPD yang merupakan kegiatan prioritas nasional  BBPOM Mataram telah melaksanakan pertemuan Advokasi Kelembagaan Desa  yang bertujuan untuk meningkatkan komitmen lintas sektor dan pemerintahan desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, memperkuat ekonomi desa. Untuk tahun 2019 Provinsi NTB mendapatkan target 3 Desa baru dan 76 Desa dengan kegiatan terpadu dg Pemerintahan Desa. Kegiatan dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal  09 Juli 2019  dan dibuka oleh Sekda Propinsi NTB Bapak Ir. H. Iswandi, M.Si .

07/11/2019 - 08:16

Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap produk kecantikan dan perawatan tubuh menjadi salah satu pemicu pertumbuhan industri kosmetik saat ini.  Perkembangan pasar kosmetik juga mempengaruhi para pelaku usaha UMKM di NTB untuk melirik industri kosmetik sebagai bisnis yang menjanjikan.  Melihat potensi pasar dan sumber daya yang ada, BBPOM di Mataram berkomitmen untuk mengawal para pelaku usaha UMKM kosmetik untuk mendorong berkembangnya industri kosmetik di NTB.

07/10/2019 - 12:59

Jakarta – Sebagai institusi yang bertugas mengawasi Obat dan Makanan, data merupakan bagian yang tak terpisahkan dari BPOM dalam menjalankan tupoksinya. Berbagai macam bentuk data, sumber data dan definisi operasional yang tidak seragam memungkinkan timbulnya perbedaan interpretasi terhadap data yang sama. Sehingga hal tersebut perlu diatur dalam kerangka tata kelola data dan informasi.

Pages