8 Area Perubahan

-

Berita Reformasi Birokrasi BPOM

12/01/2017 - 15:59

 

PENGUMUMAN
Nomor : KP.02.02.242.01.17.00491

 

 

Dalam rangka memperluas kesempatan mengikuti seleksi terbuka JPT Madya untuk jabatan Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan NAPZA Badan POM dan memperhatikan Surat Sekretariat Kabinet RI Nomor R.218/Seskab/Adm/12/2016 tanggal 14 Desember 2016, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

 




12/01/2017 - 15:56

 

PENGUMUMAN
Nomor : KP.02.02.242.01.17.00492

 

 

Sehubungan dengan Pengumuman Nomor : KP.02.02.242.11.16.09092 tanggal 22 November 2016 dan, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut:

27/12/2016 - 14:20

 

PENGUMUMAN
Nomor : KP.02.02.242.12.16.10357

 

 

Dalam rangka memberi kesempatan bagi PNS pusat dan daerah untuk mendaftarkan diri mengikuti seleksi terbuka JPT Pratama untuk jabatan Kepala Pusat Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan POM, dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

08/12/2016 - 16:53

Pelayanan Publik menurut UU No. 25 Th. 2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Adanya pungli dalam kegiatan layanan masyarakat dapat berdampak pada timbulnya ekonomi biaya tinggi, rusaknya tatanan masyarakat, menciptakan masalah sosial dan kesenjangan sosial, menghambat pembangunan, merugikan masyarakat dan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah.